Literasi Bukan Hak Istimewa Kota

September 2024, saya datang ke acara bedah buku Anjing Mengeong Kucing Menggonggong dengan niat sederhana, meliput, mencatat, pulang. Namun di sela-sela wawancara, Eka Kurniawan menyebut sesuatu yang membuat saya berkontemplasi setelahnya. Ia bilang, salah satu keresahannya soal literasi di Indonesia adalah terbatasnya akses toko buku, ruang diskusi, ekosistem yang menopang orang untuk membaca dan berpikir — itu semua masih menumpuk di ibu kota wilayah. Makassar, katanya saat itu, mungkin sudah berkembang. Tapi bagaimana dengan mereka yang di kabupaten ataupun di pelosok?

Saya terdiam sebentar. Bukan karena kalimatnya mengejutkan, tapi karena tiba-tiba saya ingat asal daerah saya, Pinrang.

Saya menghabiskan sekolah dasar di Kabupaten itu. Saya ingat teman-teman sekelas saya, beberapa dari mereka tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD, bahkan ada yang tidak sampai lulus.

Bukan karena tidak mau. Tapi karena tidak ada banyak pilihan. Sebagian dari mereka memilih untuk jadi padderos, buruh tani yang tubuhnya sudah terbiasa dengan lumpur sebelum sempat terbiasa dengan buku.

Saya tidak bisa memastikan apakah akses literasi yang lebih baik akan mengubah jalan hidup mereka. Tapi saya cukup yakin bahwa sempitnya ruang bernalar ikut mempersempit pilihan yang mereka punya.

Ironinya, di kehidupan negara yang sama, saya duduk di ruangan ber-AC, mendengarkan diskusi tentang sastra dari penulis yang bukunya dijual di Gramedia seluruh Indonesia.

Ketimpangan ini bukan cerita baru, tapi angkanya tetap menohok. Akses perpustakaan di Jakarta menyentuh 80 persen, sementara di Papua baru 35 persen.

Perpusnas pada awal 2026 merilis IPLM Nasional di angka 40,6, masuk kategori rendah dalam skala 0 hingga 100. Bukan capaian yang bisa dirayakan.

Sebagian orang mungkin akan berargumen bahwa deretan angka ini sudah cukup jujur. Saya justru curiga sebaliknya, rata-rata nasional adalah cara yang paling sopan untuk menyembunyikan jurang. Angka Jakarta dan angka pelosok Sulawesi dijumlah, dibagi, lalu disebut “kemajuan bersama.”

Yang tidak masuk ke dalam angka itu adalah ekosistem. Di kota, literasi bukan cuma soal buku, ada komunitas pembaca, ada bedah buku, ada penulis ternama yang bisa ditemui langsung, ada toko yang menjual buku baru setiap minggunya.

Orang-orang di sana tidak hanya membaca, mereka berlatih berpikir dalam suasana yang menopang.

Di pelosok, yang ada mungkin Taman Bacaan Masyarakat (TBM), kalau beruntung. Per 2023, jumlah TBM terdaftar secara nasional baru 2.388, untuk lebih dari 75 ribu desa. Sisanya? Bergantung pada satu-dua kelompok sukarela yang belum kapok.

Masalahnya bukan tidak ada yang tahu. Masalahnya adalah tidak ada yang cukup peduli untuk mengubah struktur.

Anggaran literasi di daerah selalu jadi korban pertama ketika APBD disunat. Total alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026 sebesar Rp335 triliun, naik lebih dari lima kali lipat dibanding realisasi tahun lalu. Sementara itu, program pengembangan literasi tidak pernah mendapat urgensi yang sama.

Ada kesan yang saya tangkap, pemerintah melihat program pengembangan literasi tidak semenarik dapur MBG, ibu kota baru, jalan baru, ataupun gedung baru, tidak ada pita yang bisa dipotong, tidak ada foto yang bisa diunggah.

Dana desa sebetulnya bisa dipakai untuk ini, sebagian kecil saja sudah cukup untuk membeli buku dan membangun ruang baca. Namun literasi belum dilihat sebagai investasi, ia masih dianggap pengeluaran yang bisa ditunda.

Ketimpangan itu kini bukan lagi abstrak. Ia sudah menemukan wujudnya. Ia sudah punya nama, umur, dan tanggal kematian. Pada 29 Januari 2026, seorang anak SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, NTT, ditemukan tewas gantung diri, diduga karena ketidakmampuan membeli buku dan pena.

Program pemerintah memang sudah ada, Gerakan Literasi Desa, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Tapi program tanpa evaluasi jujur hanya hidup di laporan. Berapa desa yang benar-benar merasakannya? Pertanyaan itu jarang dijawab secara terbuka.

Sebagian orang akan bilang, “Sudah ada internet, masalah selesai.” Tapi internet tidak merata, dan bahkan ketika ada sinyal, membaca di layar ponsel tanpa fondasi literasi yang kuat tidak otomatis membuat seseorang bisa berpikir kritis. Literasi digital butuh akar, dan akar itu belum ditanam merata.

Kita tidak perlu jauh-jauh mencari cermin. Vietnam, negara tetangga yang kondisi ekonominya tidak jauh berbeda dari kita, mencatat tingkat literasi 96 persen berdasarkan data World Bank 2022, angka yang terlihat setara dengan Indonesia di atas kertas.

Namun ada yang berbeda secara mendasar, Vietnam secara konsisten memprioritaskan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan, dan pelatihan guru di daerah terpencil sebagai kebijakan negara, bukan sekadar program proyek lima tahunan.

Hasilnya bukan hanya soal berapa banyak orang yang bisa membaca, tapi seberapa merata kesempatan itu didistribusikan. Indonesia punya angka yang mirip, tapi ekosistemnya timpang.

Vietnam membuktikan bahwa ketimpangan literasi antara kota dan desa bukan takdir geografis. Ia adalah pilihan kebijakan. Dan pilihan itu, sampai hari ini, masih bisa kita ubah.

Saya tidak tahu apakah teman-teman saya di Pinrang dulu akan memilih jalan berbeda kalau mereka punya lebih banyak akses. Mungkin tidak. Tapi saya merasa ada yang tidak beres ketika kesempatan untuk bernalar, untuk membaca, berdialog literasi, mempertanyakan, hanya tersedia bagi mereka yang lahir di tempat yang tepat.

Hak bernalar bukan privilese kota. Dan selama kita menerima ketimpangan ini sebagai sesuatu yang wajar, kita sedang diam-diam memilih warga negara mana yang boleh punya suara dan mana yang tidak.